Not known Details About reformasi intelijen

Not known Details About reformasi intelijen

Blog Article

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Kerahasiaan intelijen harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun, kecuali jika memang ada indikasi penyalahgunaan kewenangan intelijen, maka perlu diadakan evaluasi.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

This textual content examines the complexities encompassing violence by Muslims toward the Ahmadiyya Group in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 inside the produce-up-Suharto period when some Muslim groups, like Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is often a deviant team (aliran sesat) In accordance with Islamic orthodoxy. This submit functions to realize why And the best way Ahmadiyya grew to be a target of violent assaults by some Muslim groups from the submit-Suharto era by checking out the increase of Islamic fundamentalist teams throughout this time of recent-found religious liberty.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Model oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan.

Kegiatan/Operasi Intelijen perlu difokuskan kepada ancaman-ancaman terhadap negara yang spesifik seperti terorisme, separatisme, narkotika, sengketa perbatasan, konflik komunal, konflik agraria, dan ancaman lain yang dapat menggangu stabilitas negara dan bersifat pendadakan strategis. Intelijen Negara dalam konteks BIN dalam kegiatannya sebaiknya bekerja sama dengan intelijen informasi lebih lanjut lembaga dan kementrian lain agar mempunyai informasi yang komprehensif dan akurat.

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan klik disini bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.

An additional trouble is certainly the sectoral rivalry amongst the armed forces, law enforcement, and strategic intelligence answers, all of which materialize to become oriented from the path of interior stability threats and domestic intelligence operations.

Dampaknya adalah rahasia intelijen harus dibongkar, walaupun sebenarnya Intelijen Negara sudah dibekali untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan/operasi intelijen.

Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

The federal authorities has also been accused by CSOs of not furnishing ample safety to CSO Associates though during the facial space of threats and violence. About the 2017 Common Periodic Assessment, Indonesia acknowledged four strategies concerning the defense of human legal legal rights defenders;

Soeharto’s method while in the nineteen seventies was to make ‘contestation’ amongst establishments to ensure that they may under no circumstances ‘unite’ versus Suharto, who wound up placing all intelligence companies less than his direct Handle. Despite the fact that Soeharto selected BAKIN to be a strategic intelligence company, he didn't promptly disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the determine from the “Intelligence Assistant” beneath the Ministry of Defense and Safety who was anticipated to direct concurrently the ABRI’s (Commander on the Armed Forces on the Republic of Indonesia) managed territorial navy intelligence units, KOPKAMTIB, and BAKIN, which regularly ran overlapping operations and perhaps competed With all the goal of securing Soeharto’s passions.